Apakah Pekerja Harian Lepas Ikut dalam Program BPJS Ketenagakerjaan?

bpjs ketenagakerjaan

Tahukah anda bahwa BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh sebagian pekerja atau karyawan pasti akan mendapatkan kartu kepesertaan anggota BPJS yang telah di daftarkan oleh perusahaannya masing-masing, tapi banyak juga yang bertanya-tanya hingga saat ini mengenai jaminan ketenagakerjaan khusus untuk pekerja harian lepas atau pemborong yang biasa kita temui di proyek-proyek pemerintah maupun swasta.

Katakanlah istilahnya seorang mandor proyek yang mempunyai 20 orang pekerja harian lepas untuk mengambil jasa borongan pekerjaan konstruksi di bidang infrastruktur di salah satu kontraktor ternama di indonesia, yang jadi pertanyaannya adalah apakah mereka selaku pekerja harian lepas juga ikut di daftarkan oleh si mandor tersebut untuk mendapatkan jaminan BPJS ketenagakerjaan ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka dapat dijelaskan seperti informasi yang kami peroleh dari BPJS Ketenagakerjaan berikut ini :

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi

Jadi kepesertaan dari Jasa Konstruksi diantaranya adalah Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

Adapun proyek – proyek tersebut meliputi :

  • Proyek-proyek APBD
  • Proyek-proyek atas Dana Internasional
  • Proyek-proyek APBN
  • Proyek-proyek swasta, dll

Terus bagaimana cara menjadi peserta BPJS untuk Jasa Konstruksi?

Berikut tahapan-tahapan yang perlu anda ketahui, diantaranya adalah:

Tahapan Pertama : Pemborong bangunan (kontraktor) mengisi  Formulir  pendaftaran kepesertaan Jasa Konstruksi yang bisa diambil pada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat sekurang – kurangnya 1 (satu) minggu sebelum memulai pekerjaan

Tahapan kedua : Formulir-formulir tersebut harus dilampirkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP)

Sedangkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan besarannya ditetapkan sebagai berikut:

bpjs jasa konstruksi

Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Jadi pada intinya para pekerja harian lepas tersebut telah diikutsertakan oleh pemberi kerja (Kontraktor) dan bukan dari si mandor selaku kepala dari pekerja harian lepas, akan tetapi mereka sedikit berbeda dengan kita yang mempunyai kartu pegangan khusus kepesertaan BPJS, sebab jika diberikan kartu perorangan kepada mereka juga tidak effisien dikarenakan sebagian ada yang cuma bekerja seminggu, 1 bulan atau berdasarkan target pekerjaan saja.

Adapun peristiwa kecelakaan kerja yang menimpa para pekerja harian lepas, maka yang akan memproses dan menanganinya adalah perwakilan dari si pemberi kerja (Kontraktor) dalam mengurus seluruh hak dan kewajiban yang akan mereka peroleh.

Biasanya perusahaan/kontraktor yang telah ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi pastilah mereka memasang spanduk yang bertuliskan “PERUSAHAAN INI TELAH TERDAFTAR DAN MENGIKUTI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN” atau bisa biasanya memampang sertifikat kepesertaan BPJS di kantor mereka masing-masing.

Akan tetapi tidak sedikit pula perusahaan-perusahaan nakal yang tidak mendaftarkan diri untuk ikut dalam program BPJS ketenagakerjaan khususnya Jasa konstruksi.

Demikian gambaran informasi yang dapat kami sampaikan, untuk lebih jelasnya silahkan anda bertanya langsung ke kantor BPJS terdekat di kota anda masing-masing.

 

Tinggalkan Balasan